Bangsa yang Kehilangan Perut dan Ingatan

Fragmen dari Rumah Ingatan Peradaban

Oleh: Sumiman Udu

Rumah Ingatan: Barangkali kita harus memulai dari satu pertanyaan yang paling tidak nyaman: apakah sebuah bangsa bisa tetap hidup ketika ia kehilangan rasa lapar?

Bukan lapar dalam arti biologis semata—meski itu pun kini kembali menghantui banyak sudut negeri—melainkan lapar sebagai kesadaran. Lapar sebagai dorongan ontologis yang membuat manusia bergerak, mempertanyakan, melawan, dan membangun makna. Lapar yang dulu melahirkan kebangsaan Indonesia kini tampak seperti sesuatu yang sengaja dilupakan, seolah-olah ia bagian dari masa lalu yang tidak perlu diingat kembali.

Padahal, kebangsaan Indonesia tidak lahir dari kenyang. Ia lahir dari kekurangan yang dipahami bersama. Dari tubuh-tubuh yang merasakan sakit yang sama, dari pikiran-pikiran yang menolak menerima penderitaan sebagai takdir. Kebangsaan, pada mulanya, adalah pengalaman eksistensial: kesadaran bahwa “aku” tidak bisa diselamatkan tanpa “kita.”

Di situlah bangsa ini menemukan bentuknya—bukan sebagai struktur politik semata, melainkan sebagai perjanjian etis. Sebuah kesediaan untuk hidup bersama dalam risiko, dalam harapan, dan dalam tanggung jawab.

Namun hari ini, perjanjian itu tampak retak. Bukan karena ia diserang dari luar, tetapi karena ia dilupakan dari dalam.

Kita hidup dalam zaman yang memproduksi lupa secara sistematis.

Lupa terhadap sejarah, lupa terhadap penderitaan kolektif, lupa terhadap akar-akar yang pernah menopang berdirinya bangsa ini. Lupa bukan lagi kecelakaan, melainkan mekanisme. Ia dipelihara oleh ritme kehidupan yang terlalu cepat, oleh informasi yang berlimpah tetapi dangkal, oleh sistem yang lebih menghargai hasil daripada proses, lebih memuja citra daripada makna.

Dalam situasi seperti ini, kebangsaan berubah menjadi sesuatu yang artifisial. Ia hadir dalam upacara, dalam slogan, dalam seremoni kenegaraan—tetapi absen dalam kehidupan sehari-hari. Ia tidak lagi menjadi kesadaran yang hidup, melainkan simbol yang dipertontonkan.

Lebih jauh lagi, kita menyaksikan transformasi yang lebih subtil: dari kebangsaan sebagai etika menjadi kebangsaan sebagai estetika.

Kita lebih sibuk terlihat sebagai bangsa daripada benar-benar menjadi bangsa.

Karakter yang dulu menjadi inti dari kebangsaan—keberanian untuk bersikap, kesediaan untuk berbagi, dan kemampuan untuk merasakan penderitaan orang lain—perlahan tergantikan oleh logika yang lebih dingin: efisiensi, kompetisi, dan akumulasi. Kita tidak lagi bertanya apa yang benar, tetapi apa yang menguntungkan. Kita tidak lagi bertanya apa yang adil, tetapi apa yang mungkin.

Di sinilah kita mulai kehilangan orientasi.

Dan ketika orientasi hilang, segala sesuatu menjadi mungkin—termasuk mengkhianati gagasan kebangsaan itu sendiri tanpa merasa bersalah.

Dalam lanskap seperti ini, pendidikan seharusnya hadir sebagai ruang untuk mengingat. Ia seharusnya menjadi tempat di mana manusia belajar tidak hanya untuk mengetahui, tetapi juga untuk memahami; tidak hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk hidup sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar.

Namun apa yang kita saksikan justru sebaliknya.

Pendidikan telah direduksi menjadi instrumen ekonomi. Ia dinilai dari sejauh mana ia mampu menghasilkan tenaga kerja, bukan manusia merdeka. Kurikulum dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar, bukan kebutuhan eksistensial manusia. Dan yang paling problematik: akses terhadap pendidikan semakin ditentukan oleh logika kapital.

Baca Juga Jangan Kecilkan Buton dengan Nama yang Kecil

Ketika pendidikan menjadi mahal, ia tidak hanya menyingkirkan mereka yang tidak mampu. Ia juga mengubah makna belajar itu sendiri. Belajar tidak lagi dilihat sebagai proses pencarian kebenaran, tetapi sebagai investasi untuk memperoleh keuntungan di masa depan.

Dengan demikian, pendidikan kehilangan dimensi etiknya.

Ia tidak lagi membentuk karakter, melainkan membentuk strategi. Ia tidak lagi melahirkan kesadaran, melainkan melahirkan kalkulasi.

Apa yang lahir dari sistem seperti ini adalah manusia-manusia yang cerdas secara teknis, tetapi miskin secara reflektif. Mereka mampu menjawab pertanyaan “bagaimana,” tetapi gagap ketika harus menjawab “mengapa.” Mereka terlatih untuk bersaing, tetapi tidak dididik untuk hidup bersama.

Dan di titik inilah kebangsaan kehilangan basis antropologisnya.

Sebab kebangsaan tidak mungkin hidup tanpa manusia yang mampu merasakan keterhubungan dengan sesamanya.

Namun krisis kebangsaan ini tidak hanya berlangsung di ranah ide dan pendidikan. Ia juga menjalar ke ranah yang paling konkret dan paling mendasar: pangan.

Pangan adalah bentuk paling elementer dari hubungan manusia dengan dunia. Ia adalah titik temu antara tubuh, alam, dan kebudayaan. Dalam pangan, manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan biologisnya, tetapi juga menegaskan identitasnya.

Apa yang dimakan oleh sebuah bangsa adalah refleksi dari bagaimana bangsa itu memahami dirinya.

Namun hari ini, hubungan itu mengalami dislokasi.

Kita tidak lagi mengenal tanah sebagai sumber kehidupan, melainkan sebagai aset ekonomi. Kita tidak lagi melihat petani sebagai penjaga keberlangsungan hidup, melainkan sebagai bagian dari sektor yang bisa digantikan. Kita mengimpor pangan dengan logika efisiensi, tanpa menyadari bahwa setiap impor adalah pengakuan atas ketidakberdayaan.

Dalam konteks ini, kehilangan kedaulatan pangan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi persoalan ontologis.

Ia menyentuh pertanyaan paling dasar: apakah kita masih berdiri di atas kaki kita sendiri?

Lebih jauh lagi, pangan juga merupakan medium pendidikan yang paling tua. Sebelum manusia mengenal sekolah, ia telah belajar dari tanah, dari musim, dari proses menanam dan memanen. Pangan mengajarkan tentang waktu—bahwa tidak semua hal bisa dipercepat. Ia mengajarkan tentang keterbatasan—bahwa manusia bergantung pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ia mengajarkan tentang kebersamaan—bahwa hasil panen bukan hanya untuk individu, tetapi untuk komunitas.

Namun semua pelajaran ini perlahan menghilang dari kesadaran kita.

Kita hidup dalam budaya yang memutus hubungan antara produksi dan konsumsi. Kita makan tanpa mengetahui asal-usul makanan kita. Kita mengonsumsi tanpa memahami prosesnya. Kita kenyang, tetapi tidak mengerti.

Dan mungkin di situlah letak tragedi terbesar kita: kita kehilangan makna bahkan dalam hal yang paling dekat dengan kehidupan kita sendiri.

Maka, kebangsaan kita hari ini adalah kebangsaan yang paradoksal.

Ia besar secara demografis, tetapi rapuh secara filosofis. Ia kaya secara simbolik, tetapi miskin secara substantif. Ia bergerak cepat, tetapi tanpa arah yang jelas.

Kita adalah bangsa yang berbicara tentang kedaulatan, tetapi tidak berdaulat atas pendidikan dan pangannya sendiri.

Kita adalah bangsa yang merayakan kemerdekaan, tetapi tidak sepenuhnya merdeka dalam cara berpikir dan cara hidup.

Di hadapan situasi ini, pertanyaannya bukan lagi tentang solusi teknis. Pertanyaannya bersifat lebih mendasar: apakah kita masih memiliki kehendak untuk menjadi bangsa?

Sebab kebangsaan bukanlah sesuatu yang given. Ia adalah proyek yang harus terus-menerus diperbarui. Ia membutuhkan kesadaran, komitmen, dan—yang tidak kalah penting—keberanian untuk mengkritik diri sendiri.

Rumah Ingatan Peradaban, dalam hal ini, bukan sekadar ruang nostalgia. Ia adalah ruang refleksi—tempat di mana kita berani menghadapi kenyataan bahwa kita telah menjauh dari akar-akar kita sendiri.

Bahwa pendidikan telah kita biarkan menjadi eksklusif.
Bahwa pangan telah kita serahkan pada mekanisme pasar.
Bahwa kebangsaan telah kita reduksi menjadi formalitas.

Namun pengakuan semacam ini bukan akhir. Ia justru bisa menjadi awal—jika kita masih memiliki keberanian untuk mengingat dan kemauan untuk berubah.

Kita perlu membangun kembali kebangsaan, bukan dari atas, tetapi dari dasar. Dari cara kita mendidik, dari cara kita makan, dari cara kita memperlakukan satu sama lain.

Kita perlu mengembalikan pendidikan sebagai ruang pembebasan—di mana manusia belajar untuk berpikir kritis dan merasakan secara mendalam. Kita perlu mengembalikan pangan sebagai fondasi kedaulatan—di mana tanah, petani, dan tradisi lokal dihargai sebagai bagian dari identitas bangsa.

Dan yang paling penting, kita perlu mengembalikan rasa lapar itu sendiri.

Lapar akan keadilan.
Lapar akan kebenaran.
Lapar akan kehidupan yang bermakna.

Sebab tanpa lapar, manusia berhenti bertanya.
Tanpa pertanyaan, tidak ada kesadaran.
Dan tanpa kesadaran, kebangsaan hanyalah ilusi—bayangan yang perlahan memudar dalam terang yang kita kira sebagai kemajuan.

Baca Juga: Teripang yang Hampir Hilang, Ingatan yang Hampir Putus