Pengawasan Partisipatif: Menjaga Demokrasi sebagai Ingatan Kolektif Bangsa

 

Oleh: Dr. Helius Udaya, M.A.
Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Tengah

Rumah Ingatan: Demokrasi, dalam pengertian yang paling jujur, bukanlah sekadar prosedur lima tahunan yang bernama pemilu. Ia adalah napas panjang peradaban—sebuah ikhtiar kolektif untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kehendak rakyat. Namun, napas itu tidak akan pernah panjang jika ia hanya dihirup oleh segelintir elite, tanpa keterlibatan sadar dari masyarakat sebagai pemilik sah kedaulatan.

Di sinilah pengawasan partisipatif menemukan maknanya yang paling mendasar: bukan sekadar mekanisme teknis untuk mencegah pelanggaran, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang hidup, yang berakar pada kesadaran bersama bahwa demokrasi adalah milik semua orang—dan karena itu, harus dijaga oleh semua orang.

Pengawasan tidak lagi dapat dipahami sebagai domain eksklusif lembaga formal seperti Bawaslu. Ia harus melampaui batas-batas institusi, menjelma menjadi gerakan kultural. OKP, komunitas sipil, tokoh adat, pemuda, hingga masyarakat pemilih biasa—semuanya adalah penjaga sunyi yang memastikan bahwa demokrasi tidak tergelincir menjadi sekadar ritual kosong tanpa makna.

Namun, pengawasan partisipatif tidak bisa berdiri hanya di atas kesadaran hukum semata. Ia membutuhkan fondasi yang lebih dalam: nilai-nilai budaya yang telah lama hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Buton, nilai itu dikenal sebagai kangkilo.

Kangkilo bukan sekadar konsep moral, tetapi sebuah laku hidup—cara pandang yang menempatkan kejujuran, kepantasan, dan tanggung jawab sebagai pusat tindakan manusia. Ia adalah etika pengawasan yang lahir jauh sebelum istilah “pengawasan partisipatif” diperkenalkan dalam diskursus modern.

Dalam tradisi Buton, seseorang tidak diawasi karena takut pada sanksi, tetapi karena ia sadar bahwa dirinya adalah bagian dari tatanan yang lebih besar. Melanggar berarti merusak keseimbangan, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi bagi komunitas. Maka pengawasan dalam perspektif kangkilo bukanlah tindakan mencurigai, melainkan menjaga.

Inilah yang menjadi relevan dalam konteks demokrasi hari ini. Pengawasan partisipatif yang kita dorong bukanlah sekadar mengumpulkan laporan pelanggaran, tetapi membangun kesadaran kolektif bahwa setiap tindakan politik memiliki konsekuensi moral.

Kita hidup di zaman di mana demokrasi sering kali direduksi menjadi angka-angka: persentase suara, jumlah kursi, atau tingkat partisipasi. Namun kita lupa bahwa di balik angka-angka itu ada nilai, ada etika, ada peradaban yang dipertaruhkan.

Jika masyarakat hanya menjadi pemilih pasif, maka demokrasi akan mudah dibajak oleh kepentingan sempit. Tetapi jika masyarakat menjelma menjadi pengawas aktif—yang tidak hanya melihat, tetapi juga memahami dan merasakan—maka demokrasi akan menemukan kembali jiwanya.

Pengawasan partisipatif, dengan demikian, adalah upaya mengembalikan demokrasi ke akar kulturalnya. Ia bukan proyek institusional, melainkan gerakan peradaban.

Di Buton, kita memiliki warisan nilai yang sangat kaya untuk itu. Kangkilo mengajarkan bahwa pengawasan bukanlah soal kuasa, tetapi soal kesadaran. Bahwa menjaga adalah bentuk tertinggi dari tanggung jawab sosial.

Pertanyaannya kemudian bukan lagi: siapa yang mengawasi?
Melainkan: apakah kita masih memiliki kesadaran untuk saling menjaga?

Jika jawabannya ya, maka demokrasi Indonesia tidak akan pernah benar-benar kehilangan arah. Ia akan tetap hidup, bukan karena sistemnya sempurna, tetapi karena masyarakatnya tidak pernah berhenti merawatnya.

Dan barangkali, di situlah letak harapan terbesar kita:
bahwa demokrasi bukan hanya dijalankan—tetapi diingat, dijaga, dan diwariskan sebagai bagian dari ingatan kolektif bangsa.