Ketika Laut Tak Lagi Sama: Ujian Negara, Ingatan Bajo, dan Masa Depan Peradaban Pesisir

Ketika laut tak lagi sama akibat perubahan iklim, negara sedang diuji untuk tidak hanya membangun kebijakan adaptasi, tetapi juga mendengar, melindungi, dan memuliakan pengetahuan serta martabat hidup Suku Bajo sebagai penjaga peradaban pesisir.

Oleh: La Ode Mansyur, S.Pi., M.Si.

Rumah Ingatan: Pagi itu, angin berhembus pelan di pesisir Wakatobi. Laut tampak tenang, tetapi ketenangan itu tidak lagi membawa kepastian. Di tepian air, La Ode Rahman, seorang nelayan Bajo, berdiri memandang cakrawala. Matanya seperti sedang membaca sesuatu yang dahulu sangat ia pahami, tetapi kini perlahan menjadi asing.

“Dulu kami tahu kapan ikan datang. Sekarang sulit ditebak,” katanya lirih.

Kalimat itu sederhana, tetapi di dalamnya tersimpan kesedihan panjang sebuah peradaban laut. Ia bukan hanya keluhan seorang nelayan tentang ikan yang makin sulit didapat. Ia adalah tanda bahwa bahasa alam sedang berubah. Laut yang dahulu menjadi kitab terbuka bagi orang Bajo, kini mulai kehilangan pola, kehilangan irama, kehilangan tanda-tanda yang selama ratusan tahun menjadi pegangan hidup mereka.

Bagi Suku Bajo, laut bukan sekadar ruang mencari nafkah. Laut adalah rumah, halaman, sekolah, pasar, kuburan ingatan, sekaligus pusat kosmologi kehidupan. Di sanalah mereka belajar membaca angin, memahami arus, mengenali musim, menafsir gerak ikan, dan membangun etika hidup bersama alam. Laut bukan objek ekonomi yang dapat dihitung semata-mata dengan angka produksi, tetapi ruang batin tempat identitas mereka disemai dari generasi ke generasi.

Namun hari ini, laut tidak lagi sepenuhnya sama. Terumbu karang memutih. Musim tangkap bergeser. Ikan datang tidak lagi pada waktu yang mudah ditebak. Gelombang, angin, suhu air, dan tanda-tanda ekologis yang dahulu memiliki keteraturan kini berubah menjadi ketidakpastian. Perubahan iklim bukan lagi istilah jauh dari ruang konferensi internasional. Ia telah tiba di perahu-perahu kecil, di rumah-rumah panggung, di dapur nelayan, dan di kecemasan anak-anak pesisir.

Di titik inilah, perubahan iklim tidak boleh hanya dibaca sebagai peristiwa ekologis. Ia adalah peristiwa sosial, kultural, bahkan peristiwa peradaban. Sebab ketika laut berubah, yang berubah bukan hanya ekosistem, tetapi juga cara manusia memahami dirinya. Ketika musim tidak lagi setia pada ingatan, maka satu sistem pengetahuan ikut terguncang. Ketika ikan tidak lagi datang pada waktunya, maka bukan hanya penghasilan yang hilang, tetapi juga kepercayaan manusia terhadap tanda-tanda alam yang selama ini menuntun hidupnya.

Persoalannya, ketika realitas pesisir berubah begitu cepat, cara negara merespons sering kali berjalan lambat, kaku, dan kurang mendengar. Kebijakan adaptasi perubahan iklim masih terlalu sering didominasi oleh pendekatan teknokratis: seragam, top-down, berbasis proyek, dan berorientasi laporan. Program datang dengan bahasa pembangunan, membawa paket bantuan, pelatihan usaha alternatif, atau diversifikasi pekerjaan, seolah semua masyarakat pesisir memiliki kebutuhan dan sejarah yang sama.

Padahal, bagi orang Bajo, melaut bukan sekadar pekerjaan. Melaut adalah cara berada. Ia bukan hanya strategi ekonomi, tetapi identitas kultural. Maka ketika sebuah kebijakan datang dengan semangat “mengalihkan” orang Bajo dari laut tanpa memahami kedalaman hubungan mereka dengan laut, yang terjadi bukan adaptasi, melainkan pemutusan akar. Mereka tidak hanya diminta mengganti sumber penghasilan, tetapi perlahan dipaksa menjauh dari pusat kehidupan yang membentuk jati diri mereka.

Di sinilah kekeliruan mendasar negara kerap terlihat. Negara sering melihat Suku Bajo sebagai kelompok rentan yang harus dibantu, bukan sebagai komunitas berpengetahuan yang harus diajak berpikir bersama. Mereka diposisikan sebagai penerima manfaat, bukan sebagai pemilik pengalaman. Mereka didata, dilatih, dibina, tetapi jarang sungguh-sungguh didengarkan.

Padahal, masyarakat Bajo menyimpan pengetahuan ekologis yang sangat penting. Mereka mengenal laut bukan dari peta satelit, tetapi dari tubuh, ingatan, dan pengalaman panjang. Mereka memahami arah angin dari perubahan udara. Mereka membaca arus dari gerak permukaan air. Mereka mengenali musim ikan dari tanda-tanda kecil yang sering luput dari mata kebijakan. Pengetahuan ini bukan romantisme masa lalu. Ia adalah modal adaptasi yang nyata.

Namun harus diakui, perubahan iklim hari ini begitu ekstrem sehingga pengetahuan lokal saja tidak selalu cukup untuk menjawab semua tantangan. Laut yang berubah cepat membutuhkan perjumpaan antara pengetahuan tradisional dan ilmu pengetahuan modern. Di sinilah negara seharusnya hadir: bukan untuk menggantikan pengetahuan orang Bajo, tetapi untuk memperkuatnya; bukan untuk mengajari dari atas, tetapi untuk membangun jembatan antara kearifan lokal, riset ilmiah, teknologi, dan kebijakan publik.

Sayangnya, yang sering terjadi justru sebaliknya. Kebijakan pesisir bergerak secara terfragmentasi. Konservasi berjalan dengan bahasa ekologi, sementara pembangunan sosial berjalan dengan bahasa ekonomi. Perlindungan terumbu karang kadang dibicarakan tanpa nasib nelayan. Pemberdayaan masyarakat kadang dilakukan tanpa membaca daya dukung ekosistem. Akibatnya, manusia dan laut dipisahkan dalam kotak-kotak program, padahal dalam kehidupan masyarakat Bajo, keduanya tidak pernah terpisah.

Laut dan manusia adalah satu sistem sosial-ekologis. Jika karang rusak, ikan berkurang. Jika ikan berkurang, ekonomi keluarga terguncang. Jika ekonomi terguncang, pendidikan anak terancam. Jika pendidikan melemah, masa depan komunitas ikut rapuh. Begitu pula sebaliknya: jika masyarakat kehilangan ruang hidupnya, maka konservasi pun kehilangan penjaga paling dekatnya. Alam tidak dapat diselamatkan dengan mengabaikan manusia yang hidup bersamanya.

Karena itu, adaptasi perubahan iklim tidak boleh hanya dimaknai sebagai proyek teknis. Ia harus menjadi agenda keadilan sosial. Sebab yang paling dahulu merasakan dampak perubahan iklim sering kali adalah mereka yang paling kecil kontribusinya terhadap krisis itu. Masyarakat pesisir, nelayan kecil, komunitas adat, dan kelompok rentan lainnya harus menanggung akibat dari pola pembangunan global yang lama menguras bumi. Di sini, perubahan iklim memperlihatkan wajah ketidakadilan: mereka yang paling sedikit merusak justru paling awal terluka.

Dalam konteks Suku Bajo, persoalan adaptasi tidak dapat dilepaskan dari akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, identitas kewargaan, dan pengakuan atas ruang hidup. Berbicara tentang ketahanan iklim tanpa membicarakan ketimpangan struktural adalah ilusi kebijakan. Bagaimana mungkin masyarakat diminta beradaptasi jika layanan dasar masih terbatas? Bagaimana mungkin mereka diminta tangguh jika ruang hidupnya terus menyempit? Bagaimana mungkin mereka diminta berubah jika negara sendiri belum sungguh-sungguh berubah dalam cara memandang mereka?

Maka yang dibutuhkan bukan hanya program baru, melainkan perubahan cara berpikir. Negara perlu meninggalkan cara pandang yang menempatkan masyarakat pesisir sebagai objek pembangunan. Adaptasi berbasis komunitas harus dimaknai secara serius: masyarakat menjadi subjek, bukan sekadar peserta. Mereka tidak cukup hanya hadir dalam daftar undangan musyawarah, tetapi harus hadir dalam perumusan masalah, perencanaan program, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi.

Kebijakan yang baik tidak lahir dari meja rapat yang jauh dari ombak. Ia harus tumbuh dari percakapan panjang dengan mereka yang setiap hari membaca laut. Negara perlu belajar merendahkan telinga di hadapan komunitas. Sebab sering kali, pengetahuan paling penting justru tidak datang dalam bahasa akademik, tetapi dalam kalimat sederhana seorang nelayan: “Dulu kami tahu kapan ikan datang. Sekarang sulit ditebak.”

Kalimat seperti itu adalah data peradaban. Ia adalah alarm ekologis. Ia adalah laporan lapangan yang lahir dari tubuh yang setiap hari berjumpa dengan perubahan. Bila negara mampu membaca kalimat itu dengan hati dan ilmu, maka kebijakan adaptasi tidak akan berhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi jalan penyelamatan.

Wakatobi sesungguhnya memiliki peluang besar untuk menjadi contoh. Di wilayah ini, laut bukan hanya lanskap pariwisata, tetapi ruang hidup komunitas, gudang keanekaragaman hayati, dan laboratorium sosial-ekologis yang sangat penting. Wakatobi dapat menjadi tempat lahirnya model adaptasi yang mempertemukan konservasi, keadilan sosial, pengetahuan lokal, dan ilmu pengetahuan modern. Tetapi hal itu hanya mungkin jika negara tidak datang sebagai penguasa tunggal pengetahuan, melainkan sebagai mitra yang bersedia belajar.

Suku Bajo telah membuktikan kemampuan adaptasinya selama ratusan tahun. Mereka bertahan di atas laut, menyesuaikan diri dengan musim, berpindah mengikuti tanda, dan membangun kebudayaan dari gerak ombak. Tetapi krisis iklim hari ini bukanlah perubahan biasa. Ia adalah perubahan yang diciptakan oleh dunia modern, oleh kerakusan ekonomi, oleh pembangunan yang terlalu lama melihat alam sebagai bahan baku, bukan sebagai ibu kehidupan.

Karena itu, membiarkan Suku Bajo berjuang sendirian menghadapi perubahan iklim adalah bentuk kelalaian moral. Negara tidak boleh hadir hanya ketika memberi bantuan, lalu pergi setelah laporan selesai. Negara harus hadir sebagai penjaga keadilan, sebagai pendengar ingatan, sebagai penyambung antara masa lalu dan masa depan.

“Selama laut masih ada, kami akan tetap di sini,” kata Rahman.

Kalimat itu bukan hanya keteguhan. Ia juga permohonan. Ia meminta agar laut tidak dibiarkan rusak sendirian. Ia meminta agar orang Bajo tidak dipaksa menjadi asing di rumahnya sendiri. Ia meminta agar pembangunan tidak menghapus cara hidup yang telah lama menjaga laut dengan bahasa kesederhanaan.

Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan hanya apakah Suku Bajo mampu bertahan. Mereka telah lama membuktikan ketahanan itu. Pertanyaan yang lebih mendesak adalah: apakah negara mampu berubah? Apakah negara mampu lebih cepat membaca krisis, lebih adil menyusun kebijakan, lebih rendah hati mendengar komunitas, dan lebih berani membangun adaptasi yang berpihak pada manusia sekaligus alam?

Sebab ketika laut tak lagi sama, yang sedang diuji bukan hanya nelayan Bajo. Yang sedang diuji adalah nurani negara. Yang sedang diuji adalah arah pembangunan kita. Yang sedang diuji adalah apakah peradaban ini masih mampu menghormati mereka yang selama berabad-abad menjaga laut, sebelum laut benar-benar kehilangan bahasanya.