Minyak Goreng Dibatasi, B50 Dikejar: Negara Harus Hadir di Dapur Ibu-Ibu dan Ladang Anak Muda

Oleh: Sumiman Udu 

Rumah Ingatan: Ada tanda kecil yang sering menjadi isyarat besar dalam kehidupan bangsa: ketika minyak goreng mulai dibatasi, sesungguhnya yang sedang dibatasi bukan hanya jumlah liter dalam keranjang belanja, tetapi juga rasa aman di dapur-dapur keluarga.

Dapur adalah ruang paling jujur dalam ekonomi rakyat. Di sana, ibu-ibu tidak membaca grafik makroekonomi, tetapi mereka tahu ketika harga naik. Mereka tidak menghitung neraca perdagangan, tetapi mereka tahu ketika uang belanja tidak cukup. Mereka tidak memperdebatkan teori energi, tetapi mereka merasakan langsung bila minyak goreng langka, mahal, atau harus dibeli dengan batas tertentu.

Di sisi lain, bangsa ini sedang mengejar mimpi besar: B50, yaitu campuran biodiesel 50 persen berbasis sawit. Pemerintah menargetkan implementasi nasional B50 mulai 1 Juli 2026 sebagai bagian dari strategi mengurangi impor BBM dan memperkuat ketahanan energi nasional. Kementerian ESDM juga menyebut uji jalan B50 hingga April 2026 menunjukkan hasil sementara yang aman dan tidak menemukan kendala signifikan pada kendaraan diesel.

Mimpi ini tidak kecil. Bila berhasil, Indonesia tidak hanya menjadi pasar energi, tetapi produsen energi. Sawit tidak lagi semata-mata dilihat sebagai komoditas ekspor, tetapi sebagai bahan bakar peradaban: menggerakkan truk, kapal, alat berat, industri, dan mungkin suatu hari nanti menjadi tulang punggung kedaulatan energi nasional.

Namun di sinilah negara harus berhati-hati. Sawit adalah sumber energi, tetapi sawit juga sumber pangan. Ia masuk ke tangki kendaraan, tetapi ia juga masuk ke wajan ibu-ibu. Ia menjadi biodiesel, tetapi ia juga menjadi minyak goreng. Maka ketika B50 dikejar tanpa tata kelola yang adil, rakyat kecil bisa merasa bahwa negara lebih cepat mengamankan mesin daripada mengamankan dapur.

Negara Tidak Boleh Memilih antara Tangki dan Wajan

Persoalan B50 bukanlah apakah kita setuju atau menolak hilirisasi. Hilirisasi adalah keharusan sejarah. Bangsa yang terus menjual bahan mentah akan terus menjadi halaman belakang ekonomi dunia. Indonesia tidak boleh selamanya mengekspor CPO, nikel, aspal, ikan, rotan, atau rempah sebagai bahan mentah, lalu membeli kembali produk akhirnya dengan harga mahal.

Tetapi hilirisasi yang baik tidak boleh menimbulkan luka sosial. Jangan sampai energi nasional menjadi kuat, tetapi dapur rakyat melemah. Jangan sampai solar impor berkurang, tetapi minyak goreng rakyat menjadi mahal. Jangan sampai industri biodiesel tumbuh, tetapi ibu-ibu antre di pasar.

Sejumlah analisis bahkan memperingatkan bahwa B50 dapat meningkatkan kebutuhan sawit domestik secara besar. Reuters mencatat bahwa peralihan dari B40 ke B50 akan menaikkan kebutuhan biodiesel berbasis sawit dari sekitar 15,6 juta kiloliter menjadi sekitar 20,1 juta kiloliter per tahun. BPDP juga mencatat kajian yang memperkirakan kebutuhan CPO untuk B50 dapat mencapai 17,5–18 juta ton dan berpotensi menimbulkan guncangan pada 2026 bila produksi CPO tidak tumbuh seimbang dengan kebutuhan domestik.

Artinya, bangsa ini sedang memasuki persimpangan besar: antara kedaulatan energi dan ketahanan pangan. Keduanya penting. Keduanya harus dijaga. Tetapi negara tidak boleh membiarkan rakyat kecil menjadi korban dari ambisi besar yang tidak diatur secara adil.

Dapur Ibu-Ibu adalah Indikator Kedaulatan

Kedaulatan bangsa tidak hanya diukur dari berapa banyak kilang dibangun, berapa besar devisa dihemat, atau berapa juta kiloliter solar impor dikurangi. Kedaulatan juga diukur dari apakah seorang ibu masih bisa menggoreng ikan untuk anaknya tanpa cemas harga minyak naik besok pagi.

Minyak goreng adalah barang sederhana, tetapi ia menyentuh urat nadi rumah tangga. Ia hadir dalam nasi goreng, pisang goreng, ikan goreng, sambal tumis, bekal sekolah, warung kecil, kantin kampus, hingga usaha mikro ibu-ibu di lorong kota dan desa. Ketika minyak goreng terganggu, yang terkena bukan hanya konsumen, tetapi juga pedagang kecil, penjual gorengan, nelayan, petani, buruh, mahasiswa kos, dan keluarga miskin.

Data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan menunjukkan harga nasional tertimbang MinyaKita berada sekitar Rp15.947 per liter, sementara minyak goreng sawit curah sekitar Rp19.481 per liter pada data yang ditampilkan. Bahkan di Kota Kendari kelangkaan minyak goreng dapat dilihat dari kurangnya komoditas itu, bahkan toko toko besar mulai membatasi pengambilan untuk minyak goreng, paling banyak 5 kg untuk satu orang. Merek berkurang, di supermarket. Angka dan kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian harga dan distribusi minyak goreng tetap menjadi pekerjaan penting negara.

Maka negara harus hadir bukan hanya sebagai pembuat regulasi, tetapi sebagai penjaga dapur rakyat. Negara harus memastikan bahwa kebijakan B50 tidak menggeser pasokan pangan. Kuota minyak goreng rakyat harus aman. Harga eceran tertinggi harus diawasi. Distribusi harus dibenahi. Penimbunan harus ditindak. Dan yang paling penting, rakyat harus merasa bahwa mereka tidak ditinggalkan.

Jangan Biarkan Anak Muda Hanya Mencari Pekerjaan

Selama ini, anak muda sering didorong untuk “mencari kerja”. Mereka lulus sekolah, masuk kota, membawa map lamaran, menunggu panggilan, lalu kecewa ketika lapangan kerja tidak seimbang dengan jumlah lulusan. Padahal negeri ini luas. Tanah masih ada. Kebun masih menunggu. Laut masih memberi. Desa masih punya masa depan.

Kesalahan besar pembangunan kita adalah terlalu lama menjadikan anak muda sebagai pencari kerja, bukan pencipta ruang hidup.

Jika B50 adalah masa depan energi, maka anak muda tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka harus masuk ke dalam rantai nilai itu: sebagai petani sawit rakyat, petani kelapa, pengolah minyak, teknisi biodiesel, pengelola koperasi, pengusaha pupuk organik, pembibitan, logistik, pemasaran digital, hingga inovator energi desa.

Tetapi mereka tidak bisa dibiarkan sendiri. Negara harus membantu mereka.

Bukan sekadar memberi seminar kewirausahaan. Bukan hanya menyuruh mereka “kreatif”. Negara harus menyediakan lahan legal, bibit unggul, pelatihan teknis, akses modal murah, koperasi yang sehat, pendampingan pasar, asuransi pertanian, dan jaminan pembelian hasil. Anak muda tidak cukup diberi motivasi; mereka perlu diberi ekosistem.

Bila negara serius dengan B50, maka negara juga harus serius membangun petani muda sawit dan kelapa. Jangan sampai kebijakan besar ini hanya menguntungkan industri besar, sementara anak muda desa tetap menjadi buruh kasar di tanahnya sendiri.

Kelapa dan Sawit: Dua Jalan Kedaulatan

Sawit penting, tetapi jangan lupakan kelapa. Di banyak pulau Indonesia Timur, termasuk Sulawesi Tenggara, Buton, Muna, Wakatobi, dan wilayah kepulauan lainnya, kelapa adalah pohon peradaban. Ia hidup di halaman rumah, di pinggir pantai, di kebun batu, di tanah kering, dan di pulau-pulau kecil. Kelapa memberi minyak, santan, gula, kopra, arang tempurung, sabut, air, bahkan simbol kehidupan.

Jika sawit menjadi pilar biodiesel nasional, kelapa dapat menjadi pilar ekonomi rakyat kepulauan. Minyak kelapa, VCO, sabun, kosmetik, pangan sehat, dan produk turunan lainnya bisa menjadi ruang kerja baru bagi anak muda desa dan pesisir.

Jangan semua mimpi energi dan pangan ditumpukan hanya pada sawit. Diversifikasi harus menjadi etika kebijakan. Sawit untuk energi dan industri besar; kelapa untuk pangan, kesehatan, ekonomi rumah tangga, dan industri kecil-menengah. Keduanya bisa berjalan bersama bila negara memiliki desain yang adil.

Hilirisasi Harus Membesarkan Rakyat, Bukan Hanya Korporasi

Hilirisasi bukan hanya membangun pabrik. Hilirisasi sejati adalah membangun martabat.

Jika sawit rakyat hanya menjual tandan buah segar dengan harga yang ditentukan pihak lain, itu belum hilirisasi rakyat. Jika anak muda hanya menjadi buruh di pabrik biodiesel, itu belum transformasi. Jika koperasi hanya menjadi nama di proposal, itu belum ekonomi gotong royong.

Hilirisasi harus berarti: petani mendapat harga adil, koperasi menjadi kuat, desa mendapat nilai tambah, anak muda mendapat ruang inovasi, ibu-ibu mendapat minyak goreng aman, dan negara mendapat energi yang berdaulat.

Karena itu, kebijakan B50 harus disertai beberapa agenda besar.

Pertama, negara wajib memisahkan dengan tegas pasokan untuk pangan dan pasokan untuk energi. Minyak goreng rakyat tidak boleh kalah oleh kebutuhan biodiesel.

Kedua, percepatan peremajaan sawit rakyat harus menjadi prioritas, sebab tanpa produktivitas kebun rakyat, kebutuhan B50 akan menekan pasokan. BPDP sendiri pernah menyinggung kebutuhan akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat sebagai bagian dari isu strategis dalam kesiapan B50.

Ketiga, anak muda harus masuk sebagai subjek hilirisasi. Mereka harus dibantu membangun kebun, koperasi, usaha minyak kelapa, pengolahan sawit rakyat, dan teknologi energi desa.

Keempat, pengawasan harga minyak goreng harus diperkuat sampai pasar paling kecil, bukan hanya diumumkan dari Jakarta.

Kelima, hilirisasi harus memperhatikan lingkungan. Sawit dan kelapa harus tumbuh tanpa merusak hutan, tanpa merampas tanah adat, tanpa menghilangkan sumber air, dan tanpa memperbesar konflik agraria.

Negara Harus Hadir Sebelum Rakyat Marah

Rakyat biasanya sabar. Ibu-ibu biasanya pandai mengatur kekurangan. Mereka bisa mengurangi lauk, mengecilkan api, menunda belanja, meminjam tetangga, atau mengganti menu. Tetapi jangan salah membaca kesabaran itu. Di balik dapur yang diam, ada kegelisahan sosial yang bisa tumbuh.

Ketika negara hadir di dapur, rakyat percaya. Ketika negara hadir di ladang, anak muda pulang. Ketika negara hadir di kebun, petani merasa dihargai. Ketika negara hadir dalam hilirisasi, bangsa tidak hanya membangun industri, tetapi membangun masa depan.

B50 adalah mimpi besar. Tetapi mimpi besar tidak boleh menginjak periuk kecil rakyat. Hilirisasi adalah jalan mulia. Tetapi jalan itu harus dilewati bersama ibu-ibu, petani, anak muda, nelayan, pedagang kecil, dan masyarakat desa.

Sebab peradaban tidak hanya bergerak dari mesin-mesin besar. Ia juga bergerak dari wajan yang menyala setiap pagi.

Negara boleh mengejar energi. Negara boleh mengejar industri. Negara boleh mengejar hilirisasi. Tetapi sebelum semua itu, negara harus memastikan satu hal paling dasar: dapur rakyat tetap hidup.

Karena bangsa yang kehilangan dapurnya, pelan-pelan akan kehilangan masa depannya.