Ketika Sultan Buton Berbicara: Aspal, Martabat, dan Gerakan Peradaban

Jika pembelaan terhadap aspal Buton telah menjadi gerakan peradaban, maka dunia akan mendengarnya; sebab ketika Sultan Buton berbicara, yang berbicara bukan hanya seorang tokoh adat, tetapi ingatan sebuah bangsa yang pernah berdiri, berdaulat, dan dikenal dalam diplomasi dunia jauh sebelum Indonesia merdeka.

Oleh : Sumiman Udu 

Rumah Ingatan: Ada suara yang lahir dari jabatan. Ada suara yang lahir dari kekuasaan. Tetapi ada pula suara yang lahir dari peradaban. Suara terakhir ini tidak mudah dipadamkan, karena ia tidak hanya membawa kepentingan hari ini, tetapi juga membawa ingatan panjang suatu bangsa.

Maka ketika Sultan Buton berbicara tentang aspal Buton, sesungguhnya yang sedang berbicara bukan hanya seorang pewaris simbol adat. Yang sedang berbicara adalah sejarah. Yang sedang berbicara adalah tanah. Yang sedang berbicara adalah sebuah negeri tua yang pernah memiliki sistem pemerintahan, hukum, diplomasi, benteng, pelabuhan, adat, bahasa, dan martabat politik sebelum Republik Indonesia lahir.

Buton bukan ruang kosong dalam peta Indonesia. Buton bukan sekadar kabupaten penghasil aspal. Buton adalah bekas pusat kesultanan yang memiliki jejak kedaulatan, relasi diplomatik, dan struktur pemerintahan yang kuat. Kajian tentang surat Kompeni Belanda kepada Sultan Azimuddin menunjukkan bahwa sejak abad ke-17 hubungan diplomatik antara Buton dan Belanda telah berlangsung, dan dalam naskah abad ke-18 itu tampak bahwa Buton tidak sekadar menjadi objek kekuasaan kolonial, melainkan subjek politik yang mampu menolak perintah Kompeni yang dianggap merugikan Buton. Bahkan penelitian itu menyebut bahwa Belanda tetap menjaga relasi dengan Buton karena melihat potensi besar Buton.

Itulah sebabnya, ketika Buton hari ini menuntut agar hilirisasi aspal Buton tidak dipindahkan begitu saja dari tanah asalnya, tuntutan itu bukan sekadar tuntutan ekonomi daerah. Ia adalah tuntutan peradaban. Ia adalah suara sebuah bangsa lama yang bertanya kepada negara modern: apakah tanah sumber daya hanya akan dikenang sebagai tempat pengambilan, sementara nilai tambah, industri, teknologi, dan kesejahteraan dibangun di tempat lain?

Aspal Buton bukan sekadar komoditas. Ia adalah identitas geologis, ekonomi, dan kultural. Ia lahir dari rahim Pulau Buton. Ia menyimpan memori tentang tanah, tenaga kerja, pelabuhan, batu, panas, jalan, dan mimpi pembangunan. Karena itu, ketika hilirisasi aspal Buton dibayangkan tumbuh jauh dari Buton, luka yang muncul bukan hanya luka investasi. Ia menjadi luka simbolik. Seolah-olah tubuh Buton diambil, tetapi jiwanya ditinggalkan.

Di sinilah gerakan pembelaan terhadap aspal Buton harus naik kelas. Ia tidak boleh hanya menjadi keluhan lokal. Ia harus menjadi gerakan peradaban. Gerakan ini harus mengatakan kepada negara, investor, akademisi, dan dunia bahwa pembangunan tidak boleh memisahkan sumber daya dari tanah asalnya tanpa keadilan. Hilirisasi tidak boleh hanya memindahkan bahan mentah menjadi produk industri, tetapi juga harus memindahkan kemiskinan menjadi kesejahteraan, keterbelakangan menjadi teknologi, dan daerah penghasil menjadi pusat pertumbuhan.

Gerakan semacam ini tidak berdiri sendiri. Di berbagai belahan dunia, masyarakat adat dan komunitas lokal menuntut hal serupa: hak untuk menentukan masa depan tanah, sumber daya, dan ruang hidup mereka. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki, kuasai, tempati, atau gunakan; serta berhak menentukan prioritas pembangunan atas wilayah dan sumber daya mereka. Prinsip free, prior and informed consent juga menegaskan bahwa proyek yang berdampak pada tanah, wilayah, dan sumber daya masyarakat adat harus melibatkan persetujuan yang bebas, didahulukan, dan diinformasikan secara layak.

Maka Buton sedang berbicara dalam bahasa dunia. Ketika Buton berkata bahwa aspal Buton harus memberi nilai tambah bagi tanah Buton, itu sejalan dengan perjuangan masyarakat adat Amazon yang mempertahankan hutan dari ekstraksi, masyarakat Aborigin yang menuntut penghormatan atas tanah leluhur, masyarakat adat Kanada yang memperjuangkan hak atas wilayah dan sumber daya, serta berbagai komunitas lokal di Afrika dan Amerika Latin yang menolak menjadi halaman belakang industri global.

Dunia hari ini sedang menyaksikan kebangkitan kembali apa yang disebut sebagai nasionalisme sumber daya: upaya negara atau komunitas kaya sumber daya untuk memperoleh manfaat yang lebih adil dari kekayaan alamnya. Kajian mutakhir menyebut nasionalisme sumber daya sebagai usaha pihak-pihak kaya sumber daya untuk menuntut hak dan manfaat dari endowmen mineral mereka, dan tren hilirisasi global bergerak ke arah peningkatan nilai tambah bagi ekonomi lokal.

Indonesia sendiri telah memperlihatkan bahwa hilirisasi dapat menjadi strategi nasional, misalnya dalam industri nikel. Namun pelajaran terpenting dari hilirisasi bukan hanya larangan ekspor bahan mentah atau pembangunan pabrik. Pelajaran terpentingnya adalah keadilan ruang. Jangan sampai hilirisasi menjadi nama baru dari sentralisasi lama: sumber daya dari daerah, nilai tambah di pusat; tanah dari pinggiran, keuntungan di luar; nama daerah dipakai, tetapi masyarakat daerah hanya menonton.

Karena itu, gerakan aspal Buton harus memiliki beberapa suara besar.

Pertama, suara sejarah: Buton adalah peradaban tua. Ketika Sultan Buton berbicara, ia membawa memori kedaulatan, bukan sekadar aspirasi lokal.

Kedua, suara ekonomi: hilirisasi harus melahirkan pabrik, pusat riset, sekolah vokasi, laboratorium, pelabuhan industri, dan lapangan kerja utama di Buton.

Ketiga, suara adat: putra-putri Buton yang terlibat dalam keputusan besar tentang aspal Buton harus ditimbang oleh ingatan budaya. Mereka yang membela martabat tanah perlu diberi penghormatan. Mereka yang membiarkan tanahnya kehilangan masa depan perlu diberi catatan adat.

Keempat, suara dunia: Buton harus menghubungkan perjuangannya dengan gerakan masyarakat adat dan komunitas lokal global yang menuntut hak atas tanah, sumber daya, identitas, dan keadilan pembangunan.

Gerakan ini harus damai, bermartabat, dan berilmu. Ia tidak boleh jatuh menjadi kemarahan kosong. Ia harus menulis, berdiskusi, membuat naskah akademik, mengirim surat budaya, membangun aliansi adat, menghubungi perguruan tinggi, menggerakkan diaspora Buton, berbicara kepada media nasional, dan membuka dialog dengan lembaga internasional yang peduli pada hak masyarakat adat, pembangunan berkeadilan, dan keberlanjutan sumber daya.

Karena dunia hanya akan mendengar jika Buton berbicara dengan bahasa peradaban. Bukan hanya dengan teriakan, tetapi dengan data. Bukan hanya dengan nostalgia, tetapi dengan konsep. Bukan hanya dengan luka, tetapi dengan tawaran masa depan.

Sultan Buton dapat menjadi simbol pemersatu. Akademisi menjadi penyusun argumentasi. Pemuda menjadi penggerak digital. Tokoh adat menjadi penjaga moral. Pemerintah daerah menjadi negosiator kebijakan. Pengusaha lokal menjadi pelaku ekonomi. Diaspora Buton menjadi jembatan nasional dan internasional. Bila semua bergerak, maka aspal Buton tidak lagi menjadi isu tambang, tetapi menjadi isu martabat.

Dan ketika martabat sudah bergerak, ia tidak mudah dihentikan.

Sebab bangsa yang kehilangan sumber daya masih bisa mencari pengganti. Tetapi bangsa yang kehilangan martabat akan kehilangan arah. Buton tidak boleh kehilangan keduanya. Aspal adalah tubuh bumi Buton. Tetapi kehormatan adalah jiwa Buton. Hilirisasi yang benar harus menjaga keduanya: tubuhnya tetap memberi nilai ekonomi, jiwanya tetap memberi kebanggaan peradaban.

Maka hari ini, seruan itu perlu ditulis dengan terang:

Aspal Buton bukan hanya bahan jalan. Ia adalah jalan sejarah Buton menuju masa depan.

Jika negara ingin membangun jalan dari aspal Buton, maka negara juga harus membangun jalan pulang bagi keadilan Buton. Jika dunia ingin melihat contoh hilirisasi yang bermartabat, lihatlah Buton: sebuah negeri tua yang tidak menolak pembangunan, tetapi menolak dilupakan. Sebuah tanah yang tidak anti-investasi, tetapi meminta keadilan. Sebuah peradaban yang tidak sedang melawan negara, tetapi sedang mengingatkan negara agar tidak membangun masa depan dengan cara melukai ibu kandung sumber dayanya sendiri.

Ketika Sultan Buton berbicara, yang berbicara adalah sejarah.

Ketika adat Buton bergerak, yang bergerak adalah peradaban.

Dan ketika peradaban bergerak membela tanahnya, insya Allah dunia akan mendengarkan.