Ketika Bayam dan Ikan Menjadi Bahasa Kesusahan Rakyat

Oleh Sumiman Udu 

Membaca Kenaikan Harga Pangan sebagai Isyarat Peradaban

Rumah Ingatan: Di pasar-pasar kecil, peradaban tidak selalu dibicarakan dengan bahasa besar: pertumbuhan ekonomi, investasi, hilirisasi, inflasi, atau stabilitas nasional. Kadang-kadang peradaban datang dalam bentuk seikat bayam yang semakin mahal, seekor ikan yang semakin sulit dibeli, atau ibu rumah tangga yang berdiri lama di depan lapak, menghitung ulang uang belanja sambil menahan napas.

Kenaikan harga pangan bukan sekadar angka. Ia adalah denyut dapur. Ia adalah kegelisahan meja makan. Ia adalah percakapan sunyi antara pendapatan yang tidak bertambah dan harga yang terus bergerak. Ketika bayam naik, yang terganggu bukan hanya sayur bening di piring anak-anak. Yang terganggu adalah rasa aman keluarga kecil. Ketika ikan naik, yang hilang bukan hanya lauk harian, tetapi juga hak rakyat pesisir dan kepulauan untuk menikmati protein yang semestinya dekat dengan hidup mereka.

Data nasional memang menunjukkan bahwa inflasi pangan pada April 2026 sempat mereda setelah Ramadan dan Idulfitri, bahkan Badan Pangan Nasional menyebut inflasi pangan tahunan turun dari 4,24 persen pada Maret menjadi 3,37 persen pada April 2026. Namun, di tingkat rakyat, harga pangan tetap terasa sebagai tekanan harian, karena yang mereka hadapi bukan grafik, melainkan uang belanja yang harus cukup sampai malam.

Inilah paradoks pangan kita. Di atas kertas, negara berbicara tentang stabilitas. Di pasar, rakyat berbicara tentang keterjangkauan. Di ruang rapat, pangan disebut komoditas strategis. Di rumah-rumah kecil, pangan adalah air mata ibu, kecemasan ayah, dan harapan anak agar besok tetap ada lauk di meja.

Pada Maret 2026, BPS mencatat inflasi bulanan sebesar 0,41 persen dan inflasi tahunan 3,48 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang penting, dengan ikan segar disebut sebagai salah satu komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok tersebut. Angka ini memberi pesan sederhana: ikan bukan barang kecil dalam ekonomi rakyat. Ikan adalah protein, budaya makan, ekonomi nelayan, rantai dingin, cuaca laut, distribusi, solar, pasar, dan kebijakan negara yang bertemu dalam satu piring.

Begitu pula sayur bayam. Ia mungkin tampak sederhana, bahkan sering dianggap lauk murah rakyat kecil. Tetapi ketika bayam ikut naik, kita sedang membaca gangguan yang lebih dalam: biaya produksi petani, pupuk, bibit, air, cuaca, ongkos angkut, tata niaga, dan rapuhnya hubungan antara desa penghasil dengan kota konsumen. Bayam mengajarkan bahwa pangan tidak boleh dilihat hanya dari ujung pasar, tetapi dari tanah tempat ia tumbuh.

Negara tidak boleh hanya hadir ketika harga sudah meledak. Negara harus hadir sejak benih ditanam, sejak nelayan menyiapkan perahu, sejak petani membeli pupuk, sejak jalan produksi rusak, sejak cold storage tidak tersedia, sejak pedagang kecil kesulitan modal, sejak ibu-ibu mulai mengurangi belanja lauk.

Kenaikan harga pangan harus dibaca sebagai peringatan peradaban. Sebab bangsa yang kuat bukan hanya bangsa yang mampu membangun jalan tol, gedung tinggi, kawasan industri, dan pusat perdagangan. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu menjaga dapur rakyatnya tetap menyala. Tidak ada kemajuan yang bermartabat jika rakyat kecil harus mengalah pada harga sayur dan ikan.

Maka, pangan harus dikembalikan sebagai urusan kedaulatan. Anak muda jangan hanya diajak mencari kerja di kota, tetapi juga diberi jalan untuk bertani, melaut, mengolah hasil pangan, membangun usaha distribusi, mengembangkan teknologi pascapanen, dan menghidupkan kembali tanah-tanah tidur. Pemerintah daerah harus berani membuat peta pangan: desa mana penghasil sayur, wilayah mana penghasil ikan, pasar mana yang rawan gejolak, jalur distribusi mana yang mahal, dan kelompok masyarakat mana yang paling rentan.

Khusus wilayah kepulauan seperti Sulawesi Tenggara, ikan seharusnya bukan barang mewah. Laut bukan hanya halaman belakang, tetapi lumbung kehidupan. Jika masyarakat pesisir tetap kesulitan membeli ikan, berarti ada yang salah dalam tata kelola rantai pangan kita. Laut menghasilkan, tetapi nilai tambah sering lari ke luar. Nelayan bekerja keras, tetapi konsumen tetap membeli mahal. Di antara keduanya ada persoalan solar, es, penyimpanan, tengkulak, transportasi, dan pasar yang harus dibenahi secara serius.

Begitu pula sayur. Kota tidak boleh sepenuhnya bergantung pada pasokan jauh. Setiap kota perlu sabuk pangan: kebun bayam, kangkung, cabai, tomat, ubi, pisang, kelapa, dan pangan lokal lain yang dikelola oleh masyarakat, koperasi, pesantren, sekolah, kampus, dan kelompok pemuda. Pangan tidak boleh hanya menjadi urusan kementerian, tetapi gerakan kebudayaan.

Di sinilah Rumah Ingatan Peradaban perlu berbicara: pangan adalah martabat. Bayam adalah martabat. Ikan adalah martabat. Dapur adalah pusat peradaban yang paling jujur. Dari dapur, kita tahu apakah negara benar-benar hadir. Dari pasar, kita tahu apakah pembangunan menyentuh rakyat. Dari piring anak-anak, kita tahu apakah masa depan bangsa sedang diberi gizi atau sedang dibiarkan lapar diam-diam.

Kenaikan harga pangan harus menjadi alarm. Bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk membangun kesadaran baru: kedaulatan pangan tidak lahir dari pidato, melainkan dari keberpihakan nyata kepada petani, nelayan, pedagang kecil, ibu rumah tangga, dan generasi muda yang mau kembali mengurus tanah dan lautnya.

Sebab ketika bayam dan ikan tidak lagi terjangkau, sesungguhnya yang sedang naik bukan hanya harga. Yang sedang naik adalah jarak antara kebijakan dan kehidupan rakyat. Dan jika jarak itu terus dibiarkan, maka yang terancam bukan hanya ekonomi keluarga, melainkan juga keadaban bangsa.