Jika Aspal Buton Diolah di Luar Buton: Luka Lama yang Kembali Dibuka

 Oleh: Sumiman Udu 

Rumah Ingatan: Ada daerah yang diberi Tuhan batu, tetapi dari batu itu ia seharusnya membangun jalan menuju masa depannya sendiri. Buton adalah salah satunya. Di bawah tanahnya tersimpan aspal alam yang sejak lama disebut sebagai kekayaan strategis bangsa. Namun, ketika hilirisasi Aspal Buton justru direncanakan dan dibangun di luar tanah Buton, pertanyaannya bukan lagi sekadar soal lokasi pabrik. Pertanyaannya menjadi lebih dalam: apakah daerah penghasil hanya ditakdirkan menjadi tempat pengerukan, sementara nilai tambahnya dirayakan di tempat lain?

Rencana “Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton” di Karawang, Jawa Barat, tercatat sebagai salah satu proyek dalam groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional tahap II senilai sekitar Rp116 triliun. Dalam daftar resmi itu, proyek Aspal Buton ditempatkan di Karawang, bukan di tanah sumber materialnya sendiri. Di sinilah kegelisahan orang Buton bermula. Hilirisasi yang seharusnya berarti mendekatkan nilai tambah kepada sumber daya, justru berisiko menjadi bentuk baru dari pengangkutan kekayaan: bahan mentah dari Buton, kemakmuran industri di luar Buton.

Aspal Buton bukan komoditas kecil. Kementerian Pekerjaan Umum melalui informasi KLOP menyebut potensi Asbuton diperkirakan lebih dari 600 juta ton, meskipun angka cadangan terbukti masih perlu validasi lebih lanjut. Ditjen Bina Marga juga mencatat kebutuhan aspal nasional sekitar 1,1 juta ton per tahun, sementara realisasi Asbuton olahan 2015–2024 masih stagnan di sekitar 58.000 ton per tahun, atau setara sekitar 14.000 ton bitumen. Artinya, masalah utama bangsa ini bukan ketiadaan sumber daya, melainkan kegagalan membangun ekosistem industri yang adil, kuat, dan berakar di daerah penghasil.

Kerugian pertama bagi orang Buton adalah hilangnya nilai tambah ekonomi lokal. Bila bahan mentah diambil dari Buton lalu diproses di Karawang, maka rantai keuntungan terbesar tidak tinggal di Buton. Pajak daerah, jasa logistik industri, kontrak konstruksi, kegiatan pendukung pabrik, perumahan pekerja, kuliner, transportasi, dan ekonomi turunan akan lebih banyak bergerak di tempat pabrik berdiri. Buton tetap memikul beban ekologis pertambangan, tetapi tidak menikmati secara maksimal buah industrialisasinya. Inilah bentuk ketidakadilan yang paling halus: tanah memberi isi, tetapi daerah lain menerima nilai.

Kerugian kedua adalah hilangnya kesempatan kerja dan masa depan generasi muda Buton. Hilirisasi bukan hanya soal mesin, pabrik, dan investasi. Hilirisasi adalah sekolah besar bagi anak-anak daerah: tempat mereka belajar menjadi teknisi, operator, insinyur, peneliti, manajer, ahli lingkungan, ahli logistik, dan pengusaha lokal. Bila industri inti berada di luar Buton, maka anak-anak Buton kembali dipaksa menjadi perantau. Mereka menyaksikan tanahnya disebut kaya, tetapi kekayaan itu tidak cukup membuka lapangan kerja di kampung sendiri.

Kerugian ketiga adalah terputusnya transfer teknologi kepada daerah penghasil. Aspal Buton membutuhkan riset, pemurnian, ekstraksi, standardisasi mutu, teknologi campuran, dan integrasi dengan kebutuhan infrastruktur nasional. Produk Asbuton pun beragam, mulai dari Asbuton butir, pracampur, hingga kadar bitumen tinggi yang dapat digunakan dalam campuran beraspal. Bila pusat teknologi dan fasilitas produksi berada di luar Buton, maka perguruan tinggi, SMK, politeknik, tenaga muda, dan pelaku usaha lokal Buton hanya menjadi penonton dari ilmu yang seharusnya tumbuh dari tanah mereka sendiri.

Kerugian keempat adalah melemahnya kedaulatan daerah atas sumber dayanya. Dalam sejarah banyak daerah kaya sumber daya, selalu ada pola yang berulang: daerah disebut penting ketika dibutuhkan bahan mentahnya, tetapi dilupakan ketika nilai tambah dibagikan. Buton berisiko mengalami nasib yang sama. Ia dikenal sebagai “pulau aspal”, tetapi tidak menjadi pusat industri aspal. Ia menjadi nama produk, tetapi bukan pusat kemakmuran produk. Ia memberi identitas, tetapi kehilangan kendali atas masa depan identitas itu.

Kerugian kelima adalah ketimpangan pembangunan antara pusat industri dan daerah ekstraksi. Bila pabrik berada di Karawang, maka infrastruktur industri akan makin kuat di Jawa: jalan, kawasan industri, pelabuhan, gudang, jaringan tenaga kerja, perbankan, dan layanan pendukung. Sementara Buton tetap menunggu pelabuhan yang lebih kuat, jalan tambang yang lebih tertata, kawasan industri yang serius, dan pendidikan vokasi yang sesuai kebutuhan. Akhirnya, hilirisasi tidak mengurangi ketimpangan, tetapi memperpanjangnya dengan nama baru.

Kerugian keenam adalah beban lingkungan tetap berada di Buton. Setiap sumber daya alam memiliki jejak ekologis. Penambangan, pengangkutan, pembukaan lahan, debu, perubahan bentang alam, dan tekanan terhadap ruang hidup masyarakat akan lebih terasa di daerah sumber. Bila pabrik dan nilai tambah berada di luar Buton, maka Buton menanggung luka ekologis, sementara daerah lain memanen manfaat industrial. Keadilan ekologis menuntut agar daerah yang menanggung risiko juga memperoleh manfaat terbesar, termasuk dana pemulihan lingkungan, teknologi bersih, dan pengawasan berbasis masyarakat.

Kerugian ketujuh adalah hilangnya peluang membangun kebanggaan kolektif bangsa Buton. Aspal Buton bukan hanya material jalan. Ia adalah simbol sejarah, identitas, dan martabat. Dari Buton, bangsa ini seharusnya belajar bahwa pulau-pulau kecil tidak hanya menyimpan folklore, benteng tua, dan pelayaran masa lalu, tetapi juga kekuatan strategis bagi pembangunan nasional. Bila hilirisasi dijauhkan dari Buton, maka yang terluka bukan hanya ekonomi, tetapi juga harga diri kolektif: perasaan bahwa tanah leluhur hanya menjadi gudang bahan mentah bagi pusat-pusat kuasa.

Kerugian kedelapan adalah hilangnya kesempatan membangun ekosistem industri Sulawesi Tenggara. Aspal Buton dapat menjadi pintu masuk bagi pembangunan kawasan industri berbasis sumber daya lokal: pelabuhan, laboratorium mutu, pusat riset jalan tropis, politeknik aspal, industri alat berat, jasa konstruksi, logistik laut, dan UMKM pendukung. Jika semua ini dibangun di Buton atau minimal di Sulawesi Tenggara, maka Asbuton bukan hanya komoditas, tetapi lokomotif pembangunan kawasan. Namun, bila pusat produksi berada di luar daerah, maka Sulawesi Tenggara kembali kehilangan momentum sejarah.

Karena itu, masalah Aspal Buton tidak boleh dibaca sebagai kecemburuan daerah kepada Jawa. Ini bukan anti-Karawang. Ini bukan sentimen sempit. Ini adalah pertanyaan tentang keadilan spasial dalam pembangunan nasional. Apakah hilirisasi berarti membawa pabrik mendekati bahan baku dan rakyat penghasil? Ataukah hilirisasi hanya berarti memindahkan bentuk keuntungan dari bahan mentah ke industri, tetapi tetap menjauh dari daerah asalnya?

Negara harus berhati-hati. Sebab dalam tubuh bangsa, daerah bukan sekadar titik koordinat ekonomi. Daerah adalah rumah ingatan. Di sana ada tanah leluhur, anak-anak muda, bahasa, adat, makam, laut, kebun, dan masa depan. Ketika sumber daya alam diambil tanpa membangun manusia di sekitarnya, maka pembangunan berubah menjadi pengasingan. Ia membuat rakyat merasa asing di atas tanahnya sendiri.

Buton tidak sedang meminta belas kasihan. Buton meminta keadilan. Jika aspalnya menjadi jalan bagi Indonesia, maka jalan pertama yang harus dibangun adalah jalan menuju kemakmuran Buton sendiri. Jika Asbuton ingin menjadi simbol kemandirian bangsa, maka kemandirian itu harus dimulai dari tempat ia lahir. Jangan sampai Indonesia membangun jalan raya dengan Aspal Buton, tetapi membiarkan orang Buton tetap berjalan di pinggir sejarah.

Hilirisasi sejati bukan sekadar membangun pabrik. Hilirisasi sejati adalah membangun martabat daerah penghasil. Ia harus menghadirkan industri, ilmu pengetahuan, tenaga kerja, riset, sekolah vokasi, PAD, perlindungan lingkungan, dan kebanggaan lokal. Bila semua nilai tambah itu menjauh dari Buton, maka yang terjadi bukan hilirisasi, melainkan pengulangan cerita lama: pusat menikmati hasil, daerah menerima bekas.

Pada akhirnya, bangsa yang besar bukan bangsa yang hanya pandai menggali kekayaan alamnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu berterima kasih kepada tanah yang memberinya kekayaan. Dan kepada Buton, negara berutang lebih dari sekadar nama dalam proyek strategis nasional. Negara berutang keberanian untuk berkata: aspal dari Buton harus menjadi jalan bagi kebangkitan Buton.