Buton Negeri Berkarakter: Jangan Ngeles tentang Aspal Buton

Oleh: Sumiman Udu 

Rumah Ingatan: Ada saat ketika sebuah negeri tidak lagi diuji oleh banyaknya pidato, tetapi oleh keberanian berkata jujur. Ada saat ketika pemimpin tidak lagi dinilai dari kelincahannya menyusun alasan, tetapi dari kemampuannya berdiri di depan rakyat dan berkata: ini keputusan yang keliru, dan kita harus memperbaikinya.

Hari ini, Buton sedang berada pada titik itu.

Aspal Buton bukan sekadar bahan tambang. Ia bukan hanya batu hitam, bukan hanya bitumen, bukan hanya komoditas industri jalan. Aspal Buton adalah nama yang melekat pada tanah, sejarah, ingatan kolektif, dan martabat sebuah negeri. Ia lahir dari perut bumi Buton, disebut dengan nama Buton, dikenal dunia sebagai Aspal Buton, tetapi ketika infrastruktur pengolahan strategisnya ditempatkan di luar Buton, maka rakyat berhak bertanya: di mana karakter kita sebagai daerah penghasil?

Informasi resmi pemerintah menyebutkan bahwa dalam daftar proyek hilirisasi nasional tahap II terdapat proyek “Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton di Karawang, Jawa Barat.” Proyek ini menjadi bagian dari 13 proyek hilirisasi nasional senilai Rp116 triliun yang di-groundbreaking oleh Presiden Prabowo Subianto.

Maka jangan ngeles.

Jangan bersembunyi di balik kalimat teknis. Jangan mengaburkan persoalan dengan istilah “ekosistem”, “rantai pasok”, “fasilitas produksi”, atau “bukan pemindahan pabrik”. Rakyat hari ini hidup di tengah ledakan informasi. Semua orang bisa membaca, membandingkan, menyimpan tangkapan layar, menelusuri berita, dan menilai sendiri arah kebijakan.

Jika ada dokumen publik yang menyebut Karawang sebagai lokasi fasilitas produksi Aspal Buton, maka yang harus dilakukan pemimpin daerah bukan menenangkan rakyat dengan bahasa yang kabur, tetapi menjelaskan secara terang: apa yang sebenarnya dibangun di Karawang, apa yang dibangun di Buton, siapa yang mendapat nilai tambah terbesar, dan di mana posisi rakyat Buton dalam rantai ekonomi itu?

Buton Tidak Boleh Hanya Menjadi Nama Bahan Baku

Kesalahan terbesar dalam membaca Aspal Buton adalah memperlakukannya hanya sebagai bahan mentah. Seolah-olah Buton cukup menjadi tempat mengambil sumber daya, lalu nilai tambah, industri turunan, teknologi, tenaga kerja, dan pusat keputusan ekonomi dibangun di tempat lain.

Inilah pola lama yang berkali-kali melukai daerah penghasil di Indonesia. Tanah memberi kekayaan, tetapi pabrik dibangun jauh. Rakyat menjaga ruang hidup, tetapi keuntungan bergerak ke luar. Daerah menanggung beban ekologis, tetapi daerah lain menikmati industrialisasi.

Jika hilirisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, maka pertanyaan moralnya sederhana: mengapa nilai tambah itu tidak pertama-tama ditanam di tanah asalnya?

BPJT Kementerian PUPR menyebut hilirisasi Asbuton diharapkan memperkuat rantai pasok industri, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pembangunan jalan nasional. Itu tujuan nasional yang baik. Tetapi tujuan nasional yang baik tidak boleh melupakan keadilan wilayah. Rantai pasok tidak boleh hanya kuat di hilir, sementara daerah asal tetap lemah di hulu.

Buton tidak boleh hanya menjadi nama. Buton harus menjadi pusat pengetahuan, pusat pengolahan, pusat tenaga kerja, pusat riset, pusat industri, dan pusat kebanggaan dari Aspal Buton itu sendiri.

Kelemahan Pemerintah Daerah dan Provinsi

Jika pembangunan infrastruktur pengolahan Aspal Buton benar-benar diarahkan ke Karawang, maka ini bukan hanya masalah pemerintah pusat. Ini juga cermin kelemahan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dalam memperjuangkan kepentingan strategis wilayahnya.

Daerah penghasil seharusnya tidak datang terlambat ketika keputusan sudah diketuk. Pemerintah daerah seharusnya sejak awal menyiapkan dokumen, argumentasi, lahan, kesiapan infrastruktur, kajian lingkungan, peta tenaga kerja, skema investasi, dan tekanan politik agar hilirisasi Aspal Buton ditempatkan di Buton.

Jangan setelah rakyat marah, baru para pejabat sibuk menjelaskan. Jangan setelah informasi meledak, baru semua pihak berlomba membuat klarifikasi. Kepemimpinan bukan seni memadamkan keresahan setelah api membesar. Kepemimpinan adalah kemampuan membaca bahaya sebelum rakyat merasa dikhianati.

Jika Buton kehilangan momentum hilirisasi, maka pertanyaannya bukan hanya: mengapa pusat mengambil keputusan seperti itu? Tetapi juga: di mana suara daerah sebelum keputusan itu muncul? Di mana provinsi? Di mana kajian besar tentang Aspal Buton? Di mana diplomasi politik para pemimpin lokal?

Sebuah negeri berkarakter tidak boleh hanya pandai mengenang kejayaan masa lalu. Ia harus mampu mengubah warisan alamnya menjadi kekuatan masa depan.

Di Tengah Ledakan Informasi, Rakyat Tidak Bisa Lagi Dibodohi

Dahulu, informasi hanya mengalir dari atas ke bawah. Pemerintah berbicara, rakyat mendengar. Pejabat menjelaskan, masyarakat menerima. Tetapi hari ini tidak lagi begitu.

Rakyat punya telepon genggam. Anak muda membaca berita. Aktivis membandingkan dokumen. Tokoh adat menyampaikan sikap. Media lokal menulis. Media sosial bergerak lebih cepat daripada konferensi pers. Dalam situasi seperti itu, cara lama untuk “ngeles” tidak lagi efektif.

Beberapa media lokal bahkan melaporkan munculnya kritik dan penolakan dari masyarakat Buton terhadap penempatan fasilitas produksi Aspal Buton di Karawang, termasuk seruan agar proyek itu ditinjau kembali dan dikembalikan ke Pulau Buton sebagai daerah penghasil bahan baku utama.

Ini bukan sekadar kegaduhan digital. Ini adalah tanda bahwa kesadaran peradaban sedang tumbuh. Rakyat mulai memahami bahwa sumber daya alam bukan hanya urusan teknis, tetapi urusan martabat.

Aspal Buton adalah Ujian Karakter

Buton dikenal sebagai negeri yang memiliki sejarah panjang, adat yang kuat, dan memori peradaban yang dalam. Kesultanan Buton pernah membangun tata kelola, hukum, diplomasi, dan kebudayaan yang menjadi bagian penting dari sejarah Nusantara. Maka hari ini, ketika nama Buton melekat pada komoditas strategis nasional, seharusnya Buton tidak berdiri sebagai penonton.

Aspal Buton adalah ujian karakter.

Apakah kita hanya menjadi daerah yang bangga disebut dalam pidato nasional, tetapi tidak memperoleh pusat nilai tambah?
Apakah kita hanya menjadi daerah yang dikenang karena sumber dayanya, tetapi tidak dibangun sebagai pusat industri?
Apakah kita hanya menjadi tanah asal, tetapi bukan rumah bagi masa depan ekonominya sendiri?

Karakter sebuah negeri terlihat ketika ia berani membela haknya tanpa kehilangan adab. Buton tidak perlu berteriak tanpa arah. Tetapi Buton juga tidak boleh diam. Buton harus berbicara dengan data, dengan sejarah, dengan kajian, dengan adat, dengan politik, dan dengan satu suara kolektif.

Yang Harus Dilakukan Sekarang

Pertama, pemerintah daerah dan provinsi harus membuka seluruh informasi kepada publik. Jelaskan secara terang posisi proyek Karawang, posisi Buton, skema investasi, pembagian manfaat, dan rencana pembangunan industri di daerah asal. Rakyat tidak butuh kalimat menenangkan; rakyat butuh kejelasan.

Kedua, harus ada sikap resmi bersama dari pemerintah daerah, DPRD, pemerintah provinsi, tokoh adat, akademisi, pengusaha lokal, pemuda, dan masyarakat sipil. Ini bukan isu satu kelompok. Ini isu masa depan ekonomi Buton.

Ketiga, Buton harus segera menyusun grand design hilirisasi Aspal Buton berbasis wilayah asal. Di dalamnya harus ada kawasan industri, riset material jalan, politeknik atau pusat pelatihan aspal, laboratorium mutu, pelabuhan logistik, skema UMKM pendukung, dan peta tenaga kerja lokal.

Keempat, anak muda Buton harus masuk ke isu ini bukan hanya sebagai demonstran, tetapi sebagai generasi teknokrat. Mereka harus belajar teknik material, manajemen industri, kebijakan publik, hukum sumber daya alam, logistik, digital marketing, dan kewirausahaan. Aspal Buton tidak boleh hanya diperjuangkan dengan emosi; ia harus direbut dengan kapasitas.

Kelima, lembaga adat Buton perlu hadir sebagai suara moral. Bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi untuk mengingatkan bahwa pembangunan tanpa keadilan wilayah adalah pembangunan yang kehilangan jiwa.

Penutup: Jangan Ngeles, Bangun Buton

Buton tidak menolak hilirisasi. Buton justru meminta hilirisasi yang adil. Buton tidak menolak pembangunan nasional. Buton hanya bertanya mengapa daerah penghasil tidak dijadikan pusat pertumbuhan. Buton tidak menolak Karawang. Buton hanya menolak jika namanya dipakai, sumber dayanya diambil, tetapi masa depannya ditinggalkan.

Maka kepada para pemimpin daerah dan provinsi, jangan ngeles.

Rakyat tidak sedang meminta dongeng. Rakyat meminta keberpihakan. Rakyat tidak sedang meminta pidato. Rakyat meminta keberanian. Rakyat tidak sedang meminta belas kasihan. Rakyat meminta keadilan atas tanah yang telah lama memberi kekayaan kepada republik ini.

Aspal Buton harus menjadi jalan bagi kebangkitan Buton, bukan hanya jalan raya bagi daerah lain. Ia harus menjadi sekolah bagi anak muda Buton, pekerjaan bagi keluarga Buton, teknologi bagi kampus Buton, industri bagi pelabuhan Buton, dan kebanggaan bagi peradaban Buton.

Sebab Buton adalah negeri berkarakter.

Dan negeri berkarakter tidak boleh kehilangan suaranya ketika masa depannya sedang diputuskan.