Aspal Buton, Sejarah, Ketakutan, dan Harapan

 Ketika Negara Tidak Mendengarkan Suara Buton sebagai Sebuah Bangsa

Oleh: Sumiman Udu

Rumah Ingatan: Ada tanah yang tidak hanya menyimpan batu. Ada pulau yang tidak hanya menyimpan tambang. Ada negeri yang di bawah kulit buminya tersimpan sejarah, air mata, ingatan, dan martabat. Buton adalah salah satunya. Di sana, aspal bukan sekadar bahan pengeras jalan. Aspal adalah tubuh bumi Buton yang menghitam, membeku, lalu dipanggil oleh sejarah untuk menjadi bagian dari jalan-jalan bangsa.

Tetapi ironi selalu datang kepada negeri yang kaya. Di atas kekayaan alamnya, rakyat sering hanya menjadi penonton. Di atas tubuh buminya, keputusan sering dibuat dari jauh. Di atas nama pembangunan nasional, suara daerah kerap ditinggalkan di halaman belakang sejarah. Inilah luka lama yang kembali terbuka ketika Aspal Buton dibicarakan bukan dari tanah Buton, melainkan dari meja-meja kekuasaan yang jauh dari aroma laut, batu kapur, hutan, kampung, dan ingatan orang Buton.

Aspal Buton telah dikenal sejak masa kolonial. Catatan Kementerian PUPR menyebut bahwa pengelolaan Aspal Buton sudah dimulai pada era Hindia Belanda oleh perusahaan Buton Asphalt milik Belanda sejak 1925; setelah kemerdekaan, pengelolaannya dilanjutkan oleh BUMN bernama Perusahaan Aspal Negara. (Bina Marga PU) Bahkan sumber lain mencatat bisnis pertambangan Asbuton telah dimulai sejak 21 Oktober 1924, dengan konsesi pertambangan yang diberikan kepada pengusaha Belanda A. Volker. (Wika) Artinya, Aspal Buton bukan cerita baru. Ia bukan kekayaan yang baru ditemukan hari ini. Ia adalah sejarah panjang tentang bagaimana bumi Buton telah lama memberi dirinya kepada Indonesia.

Namun pertanyaan peradabannya adalah: setelah sekian lama Buton memberi, apa yang sungguh-sungguh kembali kepada Buton?

Pertanyaan itu bukan sekadar pertanyaan ekonomi. Ia adalah pertanyaan moral. Sebab setiap daerah yang memberi sumber daya kepada negara berhak mendapatkan lebih dari sekadar pujian. Ia berhak mendapat keadilan, infrastruktur, lapangan kerja, transfer teknologi, pusat industri, pendidikan vokasi, riset, dan masa depan bagi anak-anaknya. Tanah yang memberi bahan baku tidak boleh selamanya hanya menjadi lubang galian. Ia harus menjadi pusat nilai tambah.

Aspal Buton memiliki potensi yang sangat besar. Data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ESDM menyebut lokasi Aspal Buton berada di beberapa kawasan Pulau Buton seperti Waisiu, Kabungka, Winto, Wariti, Lawele, dan Epe, dengan cadangan terukur sekitar ±650 juta ton. Sumber yang sama menyebut bahwa dalam aplikasi hotmix, Asbuton dapat mengurangi penggunaan aspal minyak hingga 75%. (Ditjen Minerba) Penelitian tahun 2023 juga menunjukkan paradoks besar: kebutuhan aspal nasional masih sangat bergantung pada impor, sementara sumber daya Asbuton sangat besar dan kapasitas pabrik olahannya belum dimanfaatkan optimal. (Tekmira Jurnal)

Maka, ketika Indonesia berbicara tentang kemandirian, Aspal Buton seharusnya berada di pusat percakapan. Ketika negara berbicara tentang hilirisasi, Pulau Buton seharusnya tidak hanya disebut sebagai sumber bahan baku, tetapi sebagai ruang utama pembangunan industri. Ketika negara berbicara tentang pemerataan, Buton seharusnya tidak hanya menjadi nama dalam pidato, tetapi menjadi lokasi nyata tempat pabrik berdiri, tenaga kerja tumbuh, pelabuhan bergerak, kampus meneliti, dan masyarakat merasakan manfaat.

Di sinilah ketakutan orang Buton lahir. Ketakutan itu bukan ketakutan kepada pembangunan. Orang Buton tidak takut kepada industri. Orang Buton tidak menolak kemajuan. Yang ditakutkan adalah pola lama yang terus berulang: sumber daya diambil, nilai tambah dipindahkan, keputusan dibuat di luar, lalu rakyat lokal hanya menerima debu, lubang tambang, dan janji.

Ketika muncul polemik mengenai rencana hilirisasi Aspal Buton di Karawang, suara keberatan dari tokoh daerah dan kelompok masyarakat muncul karena lokasi industri dinilai jauh dari sumber bahan baku di Buton. Sejumlah pemberitaan lokal menyebut bahwa keberatan itu mencuat setelah kegiatan peletakan batu pertama proyek hilirisasi di Karawang pada 29 April 2026. (Edisi Indonesia) Beberapa kelompok juga mempertanyakan distribusi manfaat ekonomi bila industri berada di luar Buton, terutama terkait pajak, lapangan kerja, transfer teknologi, dan efek pengganda ekonomi daerah. (Bursa Kota - Sumber Informasi Terkini)

Tetapi lebih dalam dari polemik lokasi, ada luka pengakuan. Buton merasa seperti tanah yang didengar hanya ketika buminya dibutuhkan. Buton merasa seperti bangsa kecil yang suaranya kalah oleh pusat-pusat kuasa. Buton merasa sejarahnya diambil, tetapi masa depannya tidak diajak bicara.

Dalam pengertian kebudayaan, menyebut Buton sebagai sebuah bangsa bukan berarti memisahkan diri dari Indonesia. Bangsa Buton adalah ingatan historis, kesadaran identitas, adat, bahasa, kerajaan, hukum, laut, perdagangan, dan peradaban yang telah hidup jauh sebelum negara modern dibentuk. Buton adalah salah satu simpul tua Nusantara. Ia memiliki sistem pemerintahan, tata nilai, kosmologi, pelayaran, diplomasi, dan etika sosial. Maka ketika orang Buton berbicara tentang Aspal Buton, yang berbicara bukan hanya pemilik lahan atau penduduk administratif. Yang berbicara adalah ingatan panjang sebuah peradaban kepulauan.

Negara sering lupa bahwa pembangunan bukan hanya urusan memindahkan bahan baku ke tempat yang dianggap lebih siap secara industri. Pembangunan juga urusan menyembuhkan ketimpangan sejarah. Kalau semua industri besar terus dipusatkan di tempat yang sudah kuat, maka daerah sumber daya akan tetap menjadi pinggiran. Pusat akan semakin pusat, pinggiran akan semakin pinggir. Lalu atas nama efisiensi, ketidakadilan diberi bahasa teknokratis.

Padahal hilirisasi sejati bukan hanya menaikkan nilai ekonomi suatu komoditas. Hilirisasi sejati adalah menaikkan martabat manusia di sekitar sumber komoditas itu. Jika hilirisasi hanya memindahkan kekayaan mentah dari daerah ke pusat industri lama, maka ia belum menjadi keadilan. Ia baru menjadi bentuk baru dari ekstraksi.

Inilah ketakutan terbesar Buton: bahwa Aspal Buton akan kembali menjadi cerita lama dengan kemasan baru. Dahulu kolonial datang membaca batu, memetakan deposit, mengambil konsesi. Hari ini, jangan sampai negara merdeka mengulangi logika yang sama: mengambil bahan baku dari daerah, tetapi membangun kejayaan di tempat lain. Kolonialisme tidak selalu hadir dengan seragam asing. Kadang ia hadir sebagai kebijakan yang tidak mendengar suara tanah asal.

Namun Buton tidak boleh hanya berhenti pada ketakutan. Sebab ketakutan yang tidak diubah menjadi agenda akan menjadi ratapan. Harapan harus disusun. Perlawanan harus diberi naskah. Suara harus dibuat terukur. Martabat harus diperjuangkan dengan data, sejarah, hukum, kebijakan, riset, dan konsolidasi sosial.

Buton harus berkata kepada negara: kami tidak menolak hilirisasi, tetapi kami menolak dipinggirkan dari hilirisasi. Kami tidak menolak industri, tetapi kami menolak menjadi halaman belakang industri. Kami tidak menolak Indonesia maju, tetapi Indonesia tidak boleh maju dengan cara membuat Buton tetap menunggu.

Ada beberapa hal yang harus menjadi agenda besar. Pertama, Aspal Buton harus ditempatkan sebagai proyek strategis yang berbasis keadilan wilayah, bukan hanya efisiensi logistik. Kedua, pusat industri pengolahan Asbuton harus didorong berada sedekat mungkin dengan sumber bahan baku agar nilai tambah, lapangan kerja, dan transfer teknologi tumbuh di Buton. Ketiga, pemerintah daerah, tokoh adat, akademisi, pengusaha lokal, pemuda, dan masyarakat sipil Buton harus bersatu dalam satu suara kebijakan, bukan bergerak sendiri-sendiri. Keempat, kampus-kampus di Sulawesi Tenggara harus membangun pusat riset Aspal Buton, teknologi material jalan, lingkungan tambang, dan ekonomi hilirisasi. Kelima, negara harus membuka ruang dialog yang bermartabat, bukan sekadar menyampaikan keputusan setelah semuanya berjalan.

Buton juga harus menyiapkan dirinya. Sebab keadilan tidak cukup diminta; ia harus dipersiapkan. Jika industri besar hendak dibangun di Buton, maka Buton harus menyiapkan tenaga kerja, pelabuhan, energi, tata ruang, pendidikan vokasi, regulasi lingkungan, dan kelembagaan ekonomi lokal. Jangan sampai ketika peluang datang, masyarakat hanya menjadi buruh kasar di tanah sendiri. Anak-anak Buton harus menjadi insinyur, ahli material, ahli tambang, ahli lingkungan, manajer industri, pengusaha logistik, peneliti, dan pemilik masa depan.

Rumah Ingatan Peradaban melihat Aspal Buton sebagai ujian besar hubungan antara negara dan daerah. Apakah negara mampu mendengar suara pulau? Apakah negara mampu melihat Buton bukan hanya sebagai gudang bahan baku, tetapi sebagai subjek sejarah? Apakah negara mampu memahami bahwa di bawah aspal yang hitam itu, ada martabat yang tidak boleh diinjak?

Jalan raya Indonesia mungkin telah banyak diperkeras oleh aspal. Tetapi jangan sampai jalan menuju keadilan bagi Buton justru tetap berlubang. Jangan sampai aspal dari tubuh Buton menghubungkan kota-kota besar, tetapi tidak menghubungkan Buton dengan kesejahteraannya sendiri. Jangan sampai Aspal Buton menjadi perekat jalan nasional, tetapi gagal merekatkan hubungan moral antara negara dan rakyat daerah.

Hari ini Buton sedang berbicara. Ia berbicara melalui tanahnya, sejarahnya, tokohnya, pemudanya, dan luka panjangnya. Ia tidak sedang meminta belas kasihan. Ia sedang meminta negara mengingat. Mengingat bahwa Indonesia tidak dibangun hanya dari pusat. Indonesia dibangun dari pulau-pulau, dari kampung-kampung, dari laut, dari hutan, dari tambang, dari bahasa-bahasa daerah, dari adat, dari ingatan, dan dari orang-orang yang sering tidak disebut dalam pidato pembangunan.

Aspal Buton adalah sejarah. Aspal Buton adalah ketakutan. Aspal Buton adalah harapan. Ia adalah sejarah karena telah lama menjadi bagian dari ekonomi bangsa. Ia adalah ketakutan karena berkali-kali daerah sumber daya dikhawatirkan hanya menjadi tempat pengambilan. Ia adalah harapan karena jika dikelola dengan adil, ia dapat menjadi pintu kebangkitan ekonomi Buton dan kemandirian infrastruktur Indonesia.

Maka negara harus mendengar. Bukan sekadar mendengar sebagai formalitas, tetapi mendengar sebagai laku kebangsaan. Sebab bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu membangun jalan panjang. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan tanah dari mana jalan itu berasal.

Dan Buton, dengan segala sejarahnya, tidak meminta lebih dari itu: agar ketika tubuh buminya dipakai untuk membangun Indonesia, jiwanya tidak ditinggalkan di belakang.